Cerita Singkat Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia
 09/02/2017    12:02 pm    Artikel, Uncategorized    Muhammad mujab    9510x dibaca    0 Komentar   

dre 001 - Copy

Sejarah judicial review atau constitusional review atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pengujian undang-undang dimulai di Amerika, dimana Amerika adalah negara pertama yang mengembangkan mekanisme judicial review atas undang-undang buatan kongres, hal ini dimulai dengan putusan atas kasus Marbury versus Madison pada tahun 1803.[1] Kala itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat yang diketuai oeh Hakim John Marshall menangani suatu kasus antara William Marbury melawan James Madison. Marbury adalah Hakim Agung yang telah ditunjuk oleh Presiden AS John Adam, sehari sebelum masa jabatannya habis. Setelah Presiden AS berganti kepada Thommas Jeferson dengan Sekretaris Negara James Madison, Madison mengeluarkan kebijakan untuk tidak menyerahkan surat pengangkatan Hakim Agung kepada Marbury yang dikenal dengan “writ mandamus” kepada Kongres AS kala itu.

Karena tak dikeluarkan, Marbury mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung AS agar memerintahkan Pemerintah di bawah John Adam untuk menerbitkan “writ mandamus” sebagaimana diatur dalam UU Kehakiman AS (Judiciary Act) Tahun 1789. Mahkamah Agung yang dipimpin John Marshall menyatakan MA tak berwenang memerintahkan hal tersebut kepada Pemerintah AS, Tapi di pihak lain MA malah menyatakan ketentuan dalam UU tersebut bertentangan dengan Pasal 3 Bab II (Article III, Section 2) Konstitusi AS. Prinsip kemandirian lembaga peradilan dalam Konstitusi AS tercederai dengan adanya ketentuan wewenang untuk menerbitkan “writ mandamus” oleh eksekutif.  Karena dasar hukumnya dibatalkan, maka “writ amandus” tak perlu lagi dipaksa untuk diserahkan oleh Pemerintah kepada Kongres. Putusan Hakim Marshall itulah yang melahirkan tonggal baru judicial review dalam dunia hukum di kemudian hari.

Namun, dapat dikatakan bahwa negara pertama di dunia yang membentuk lembaga Mahkamah Konstitusi adalah Austria, yaitu pada tahun 1920. Sesudah itu, baru lah ide pembentukan Mahkamah Konstitusi itu ditiru dan diikuti oleh negara-negara lain. Pada saat Indonesia membentuk Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003, di dunia sudah tercatat ada 78 negara yang memiliki lembaga Mahkamah Konstitusi itu yang berada di luar struktur Mahkamah Agung. Ide pembentukan lembaga ini bermula dari usulan Prof. Hans Kelsen, seorang ahli hukum tatanegara terkenal, yaitu ketika ia diangkat menjadi penasihat ahli dalam rangka ide perancangan konstitusi baru Austria pada tahun 1919. Dialah yang mengusulkan dibentuknya lembaga ini yang kemudian dinamakan “verfassungsgerichtshof” atau Mahkamah Konstitusi yang secara resmi dibentuk dengan undang-undang pada tahun 1920. [2]

Sebelum kemerdekaan Indonesia, metode judicial review/constitutional review dalam perkembangannya di Indonesia tidak begitu marak dan massif. Karena, pemikir-pemikir hukum Indonesia pada waktu itu lebih mengenal prinsip-prinsip hukum Eropa Continental yang menjunjung tinggi civil law, seperti di negeri Belanda, dan Belanda pun menolak metode judicial review/constitutional review ini. Meskipun demikian, ketika terjadi proses penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, masalah hak menguji oleh hakim (toetsingsrecht van de rechter) menjadi bahan perdebatan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI/Dokuritsu Zyunbi Chosa Kai).

Perdebatan ini muncul ketika pada tanggal 11 Juli 1945, M. Yamin melontarkan gagasan mengenai Balai Agung dan Mahkamah Tinggi, M. Yamin mengatakan:

Mahkamah inilah yang setinggi-tingginya, sehingga dalam membanding undang-undang, maka Balai Agung inilah akan memutuskan apakah sejalan dengan hukum adat, syariah dan Undang-Undang Dasar.”[3]

Pada persidangan tanggal 15 Juli 1945, M. Yamin kembali menjelaskan gagasannya tentang fungsi Balai Agung/Mahkamah Agung. M. Yamin menyatakan bahwa:

“Balai Agung janganlah saja melaksanakan bagian kehakiman, tetapi juga hendaklah menjadi badan yang membanding, apakah undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan, tidak melanggar undang-undang dasar republic atau bertentangan dengan hukum adat yang diakui, ataukah tidak bertentangan dengan syarah agama Islam…”[4]

Pemikiran M. Yamin ini ditolak oleh Soepomo dengan mengatakan:

…Menurut pendapat saya, tuan Ketua, dalam rancangan Undang-Undang Dasar ini kita memang tidak memakai sistim yang membedakan principieel tiga badan itu artinya, tidaklah bahwa kekuasaan kehakiman akan mengontrol kekuasaan membentuk undang-undang. Memang maksud sistim yang diajukan oleh Yamin, supaya kekuasaan kehakiman mengontrol kekuasaan (membentuk) undang-undang. Pertama, dari buku-buku ilmu negara ternyata bahwa antara para ahli tata-negara tidak ada kebulatan pemandangan tentang masalah itu. Ada yang pro, ada yang kontra kontrol. Apa sebabnya? Undang-Undang Dasar hanya mengenai semua aturan yang pokok dan biasanya begitu lebar bunyinya sehingga dapat diberi interpretasi demikian bahwa pendapat A bisa selaras, sedang pendapat B pun bisa juga. Jadi, dalam praktek, jikalau ada perselisihan tentang soal, apakah sesuatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak, itu pada umumnya bukan soal yuridis, tetapi soal politis; oleh karena itu mungkin dan disini dalam praktek begitu, pula ada konflik antara kekuasaan sesuatu Undang Undang dan Undang- Undang Dasar. Maka, menurut pendapat saya sistim itu tidak baik buat Negara lndonesia yang akan kita bentuk!”[5]

Alasan kedua Soepomo mengatakan:

“Kecuali itu Paduka Tuan Ketua, kita dengan terus terang akan mengatakan bahwa para ahli hukum Indonesia pun sama sekali tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini, dan tuan Yamin harus mengingat juga bahwa di Austria, Chekoslowakia dan Jerman waktu Weimar, bukan Mahkamah Agung, akan tetapi pengadilan spesial, constitutioneelhof, -sesuatu pengadilan spesifik- yang melulu mengerjakan konstitusi. Kita harus mengetahui, bahwa tenaga kita belum begitu banyak, dan bahwa kita harus menambah tenaga-tenaga, ahli-ahli tentang hal itu. Jadi, buat negara yang muda saya kira belum waktunya mengerjakan persoalan itu.”[6]

Pada masa orde lama dan orde baru, MPR adalah sebagai lembaga tertinggi Negara, yang menjadi penyeimbang (check and balances) jika terjadi benturan antar lembaga tinggi negara, hal ini bertahan sampai dengan rezim orde baru, dan setelah tumbangnya rezim tersebut memberi peluang besar bagi bangsa Indonesia untuk mereformasi kehidupan politik, ekonomi dan hukum ke arah yang lebih terbuka, demokratis dan adil,[7] sehingga dalam perkembangannya setelah rezim orde baru terjadi empat kali amandemen terhadap UUD 1945. Namun, setelah terjadinya amandemen terhadap UUD 1945, sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia juga turut berubah menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan ketatanegaraan di Indonesia, salah satunya adalah dengan munculnya Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK) sebagai lembaga yang keberadaannya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi (the guardian of the constitution), yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga Negara (check and balences), memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD 1945.[8]

Di Indonesia, sistem dan mekanisme Judicial review hadir seiring lahirnya Mahkamah Konstitusi pada bulan Agustus 2003. Pengujian konstitusional itu dimaksudkan untuk memastikan bahwa UUD sungguh-sungguh dijalankan atau ditegakan dalam proses penyelenggaraan negara sehari-hari. Pengujian terhadap lembaga lain oleh lembaga yang berbeda apakah yang bersangkutan sungguh-sungguh melaksanakan UUD atau tidak merupakan mekanisme yang sama sekali baru. Sebelumnya memang tidak dikenal dalam sistem hukum dan konstitusi negara kita.

Dari paparan diatas, dapat diperoleh gambaran mengenai prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam mekanisme pengujian konstitusional di Amerika Serikat. Dengan memahami perkembangan gagasan aslinya, kita diharapkan dapat lebih mengerti apa yang mesti dikembangkan di tanah air setelah kita mengadopsikan ide pengujian konstitusional itu dalam sistem ketatanegaraan kita berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah Amandemen Keempat.

Seperti diketahui, sistem dan mekanisme pengujian konstitusional (constitutional review) itu sendiri baru saja kita adopsikan ke dalam sistem konstitusi negara kita dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi pada bulan Agustus 2003. Pengujian konstitusional itu dimaksudkan untuk memastikan bahwa UUD sungguh-sungguh dijalankan atau ditegakan dalam proses penyelenggaraan negara sehari-hari. Pengujian terhadap lembaga lain oleh lembaga yang berbeda apakah yang bersangkutan sungguh-sungguh melaksanakan UUD atau tidak merupakan mekanisme yang sama sekali baru. Sebelumnya memang tidak dikenal dalam sistem hukum dan konstitusi negara kita.

Percobaan pertama yang kita adakan dapat dikatakan barulah muncul setelah era reformasi, yaitu dengan ditetapkannya Ketetapan MPR-RI No. III/MPR/2000 yang memberikan kepada MPR kewenangan aktif untuk menguji konstitusionalitas undang-undang. Sebelum ini, prosedur pengujian (judicial review) oleh Mahkamah Agung hanya dibatasi pada objek peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang. Dengan demikian, pengujian oleh Mahkamah Agung itu bukanlah pengujian mengenai konstitusionalitas, melainkan hanya pengujian mengenai legalitas peraturan perundang-undangan. [9]

Pengujian aktif (active review) yang seyogyanya akan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan TAP No. III/MPR/2000 tersebut, sampai masa berlakunya ketetapan MPR tersebut berakhir, tidak pernah dilaksanakan karena memang tidak ada mekanisme yang memungkinkannya secara teknis dapat dilaksanakan. Sekiranyapun hal itu dapat dilaksanakan, maka niscaya apa yang dilakukannya tidak dapat disebut dengan istilah ‘judicial review’, melainkan merupakan ‘legislative review’ karena organ MPR itu sendiri termasuk cabang kekuasaan judisial. Betapapun juga, meskipun bukan sebagai legislator atau lembaga pembentuk undang-undang, MPR adalah lembaga yang termasuk kategori cabang kekuasaan legislatif dalam arti luas. Karena itu, pengujian konstitusional (constitutional review) yang seyogyanya akan dilakukan lebih tepat disebut sebagai ‘legislative review on the constitutionality of  law’ atau pengujian legislatif atas konstitusionalitas undang-undang.

Pengujian konstitusional dalam arti ‘judicial review on the constitutionality of law’ atau pengujian judisial atas konstitusionalitas undang-undang baru kita adopsikan mekanismenya ke dalam sistem ketatanegaraan kita dengan diterimanya ide pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tidak seperti negara-negara dengan tradisi ‘common law’ seperti Amerika Serikat, Indonesia dengan tradisi ‘civil law’, mengikuti pola Kelsenian atau model Eropa Kontinental dalam mengembangkan kelembagaan Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri di luar dan sederajat dengan Mahkamah Agung.

Ketentuan umum mengenai Mahkamah Konstitusi ini dalam UUD 1945 dicantumkan dalam Pasal 7B ayat (1), (3), (4), (5), dan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan ayat (6) sebagai hasil perubahan ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Kemudian ditambah Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil perubahan keempat UUD 1945 pada tahun 2002. Berdasarkan Aturan Peralihan inilah, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia benar-benar dibentuk sebelum tanggal 17 Agustus 2003. Undang-Undang yang mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai mahkamah ini selesai disusun dan disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003 menjadi Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN-RI Tahun 2003 No. 98, dan TLN-RI No. 4316), dan Keputusan Presiden yang menetapkan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2003 dengan Keputusan Presiden No. 147/M Tahun 2003.

Pengucapan sumpah jabatan kesembilan hakim dilakukan dengan disaksikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri di Istana Negara pada hari Sabtu, tanggal 16 Agustus 2003, persis 1 hari sebelum tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945. Keesokan harinya, Minggu, 17 Agustus adalah hari libur, dan hari Senin, 18 Agustus 2003, adalah hari upacara kenegaraan. Mulai hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2003, kesembilan hakim konstitusi mulai bekerja dengan mengadakan rapat pemilihan ketua dan wakil ketua, serta hal-hal lain berkenaan dengan pelembagaan lembaga baru ini.

Dengan telah terbentuk dan berfungsinya Mahkamah Konstitusi sejak tanggal 19 Agustus 2003, maka mekanisme pengujian konstitusionalitas oleh lembaga peradilan yang tersendiri dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Namun, dalam Aturan Peralihan Pasal III UUD 1945 ditentukan pula bahwa “Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Artinya, sejak disahkannya naskah Perubahan Keempat UUD 1945 pada tanggal 10 Agustus 2002 sampai dengan terbentuknya Mahkamah Konstitusi, kewenangan judisial untuk melakukan pengujian konstitusional (constitutional review) itu sudah berlaku dan untuk sementara waktu dijalankan oleh Mahkamah Agung yang bertindak selaku Mahkamah Konstitusi Sementara.

Generasi pertama sangat ‘sukses’ karena dapat menyelesaikan tugas sejarah mendirikan dan membangun Mahkamah Konstitusi itu di Indonesia dengan kokoh dan berwibawa menjalankan kewenangan konstitusionalnya dalam mengawal demokrasi dan konstitusi sesuai dengan harapan masyarakat dan tuntutan sejarah.

Dapat dikatakan, Mahkamah Konstitusi telah dengan baik menjalankan fungsinya sebagai (i) pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), (ii) pengawal demokrasi (the guardian of democracy), (iii) pelindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (the protector of human rights and the citizens’ constitutional rights), dan (iv) penafsir final konstitusi negara (the final interpreter of the constitution). Fungsi-fungsi itu dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi dengan 5 (lima) kewenangan konstitusional, yaitu memeriksa dan memutus permohonan (1) pengujian konstitusionalitas undang-undang (judicial review of the constitutionality of law), (2) perselisihan hasil pemilihan umum, (3) sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, (4) pembubaran partai politik, dan (5) perkara ‘impeachment’ terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden.[10]

Jadi, secara filosofis, judicial review dihadirkan untuk memastikan adanya saling control dan saling imbang (checks and balances) antar lembaga negara. Produk legislatif dan eksekutif berupa UU masih dapat diuji konstitusionalitasnya oleh suatu lembaga Peradilan. Di pihak lain, sebagai negara yang menganut asas kedaulatan rakyat di dalam Konstitusi, rakyat mesti diberikan ruang untuk mempertahankan hak-hak nya, sekaligus membangun kontrol atas kinerja pemerintahan, termasuk kinerja dalam bidang pembuatan perundang-undangan atau legislasi.

[1]Lihat Jimly Asshiddiqie, 2005, Model-model Pengujian Konstitusional di berbagai Negara, hlm.16-28.

[2]Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.,M.H. 2012, Sejarah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi, http://jimlyschool.com/read/analisis/276/sejarah-constitutional-review-gagasan-pembentukan-mk/.

[3]Saafroedin Bahar, dkk (penyunting), 1995, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia(BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI22 Mei 1945-22 Agustus 1945, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, hlm. 183.

[4]Ibid. hlm. 299.

[5]Ibid. hlm. 305-306.

[6]Ibid. hlm.. 306.

[7]Maruto MD dan Anwari WMK, 2002, Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat, kendala dan peluang menuju demokrasi, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, hlm. 3.

[8]Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

[9]M. Rifqinizamy Karsayuda, 2013, Judicial Review : Jalan Baru (harapan) Perubahan, http://rifq1.wordpress.com/2013/01/25/judicial-review-jalan-baru-harapan-perubahan/.

[10]Pasal 24C UUD 1945.

Terimakasih telah membaca Artikel, Uncategorized - Cerita Singkat Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Silahkan tinggalkan komentar, saran dan pesan Anda untuk kemajuan website Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya. Terimakasih untuk dukungan dan partisipasi Anda.
Total Komentar    Belum Ada Komentar
  • Nama harus diisi, Email tidak akan disebarluaskan, Terimakasih.
  • Mohon untuk menggunakan ejaan yang benar / kata-kata yang mudah dimengerti

Map Sekretariat DPRD P. Raya
Alamat Kantor Sekretariat DPRD
Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 No. 98 Palangka Raya (73112)
  sekretariatdprd@palangkaraya.go.id
  (0536) 3231692
  (0536) 3231334