JUDICIAL PREVIEW, Solusi alternatif mencegah pembaruan hukum yang sia-sia
 12/04/2016    2:45 pm    Artikel    Muhammad mujab    5718x dibaca    0 Komentar   

JUDICIAL PREVIEW, Solusi Alternatif Mencegah Pembaruan Hukum yang Sia-Sia*

*Oleh : Muhammad Saiful Mujab

Dalam k941884_520260484700610_1523507175_nonsep pengujian undang-undang, khususnya yang berkaitan dengan pengujian oleh kekuasaan kehakiman, perlu dibedakan antara istilah judicial review dan judicial preview. Review berarti memandang, menilai atau menguji kembali, yang berasal dari kata re dan view, artinya, objek yang diuji tersebut sudah dipraktekkan. Sedangkan Preview yang berasal dari kata pre dan view adalah memandang sesuatu lebih dulu dari sempurnanya keadaan objek yang dipandang tersebut. Apabila dihubungkan dengan objek pengujian undang-undang, dapat dikatakan bahwa saat ketika undang-undang belum resmi atau sempurna sebagai undang-undang yang mengikat untuk umum, dan saat ketika undang-undang itu sudah resmi menjadi undang-undang, adalah dua hal keadaan yang berbeda. Jika undang-undang itu sudah sah sebagai undang-undang, maka pengujian atasnya dapat disebut sebagai Judicial Review. Akan tetapi, jika statusnya masih sebagai rancangan undang-undang dan belum diundangkan secara resmi sebagai undang-undang, maka pengujian atasnya tidak dapat disebut sebagai Judicial Review, melainkan judicial Preview.

Dalam prakteknya, di Indonesia dikenal adanya 3 (tiga) macam norma hukum yang dapat diuji atau yang biasa disebut sebagai norm control mechanism. Ketiganya sama-sama merupakan bentuk norma hukum sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu pertama, keputusan normatif yang berisi pengaturan (regeling), yang selalu bersifat general and abstact norms, kedua, keputusan normatif yang berisi penetapan administratif (beschikking), dan ketiga, keputusan normatif yang berisi putusan hakim (judgement) yang biasa disebut vonis. Beschikking dan vonis selalu bersifat individual and concrete norms. Upaya hukum untuk menggugat atau menguji ketiga bentuk norma hukum ini dilakukan melalui badan peradilan, dan pengujian bentuk norma hukum oleh pengadilan disebut sebagai Judicial Review.

Uji materi terhadap norma yang berisi pengaturan adalah menguji konstitusionalitas suatu undang-undang dengan UUD 1945, yang pengujiannya dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi, putusannya bersifat final dan mengikat. Hal ini karena Mahkamah Konstitusi bertindak dan berperan sebagai penjaga konstitusi (the Guardian of the Constitution). Kemudian, pengujian terhadap penetapan administratif dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), seperti Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, seperti Keputusan Kepala Daerah yang dinilai merugikan sebagian warga masyarakat. Sedangkan pengujian terhadap vonis pengadilan dapat kita lihat dengan upaya banding yang dilakukan oleh para pihak pencari keadilan setelah perkara yang diajukan sudah mendapatkan putusan, seperti putusan pengadilan Negeri dapat diujimaterikan kepada Pegadilan Tinggi Negeri, atau putusan pengadilan agama diujimaterikan ke pengadilan tinggi agama.

Namun, jika ditelisik lebih dalam lagi, di Indonesia dalam menguji suatu norma hukum tidak hanya dilaksanakan melulu pada badan peradilan (justicial), dimana bentuk norma hukum tersebut dapat juga diuji kebenarannya melalui mekanisme non justicial. Artinya, jika pengujian itu dilakukan bukan oleh lembaga peradilan, maka sebutannya tergantung pada lembaga apa yang mengujinya sesuai atribusi yang diberikan konstitusi, apabila pengujiannya dilakukan oleh lembaga parlemen atau badan perwakilan sebagai legislator, maka proses pengujian tersebut lebih tepat disebut sebagai legislative review, dan apabila, pengujian diberikan kepada pemerintah, maka pengujian tersebut disebut sebagai executive review.

Legislative review di Indonesia, dapat kita lihat ketika keberlakuan suatu undang-undang dianggap sebagai penghalang atau penghambat jalannya pemerintahan, Presiden sebagai Pemerintah dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menggantikan sementara undang-undang yang dianggap menghalang atau menghambat tersebut dengan alasan kegentingan yang memaksa, sehingga Perppu tersebut diberlakukan demi jalannya pemerintahan, Perppu ini nantinya pun harus dijadikan undang-undang, maka untuk proses menjadikan peraturan pemerintah menjadi undang-undang, diperlukan persetujuan DPR dalam pengesahannya menjadi undang-undang. Proses meminta persetujuan DPR ini lah yang diartikan sebagai legislative review.

Kemudian praktek pengujian terhadap norma hukum yang dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai badan eksekutif (executive review), dapat kita lihat ketika proses evaluasi dalam pembentukan produk hukum daerah berupa peraturan daerah yang dilaksanakan oleh Gubernur terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota atau yang dilaksanakan Kementerian terhadap rancangan Perda    Provinsi.

Selanjutnya adalah sistem pengujian yang objeknya adalah Rancangan Undang-Undang. Konsep ini diperkenalkan oleh Perancis, berbeda dengan tradisi pengujian materi undang-undang di negara-negara yang lain, model di Perancis didasarkan atas bentuk kelembagaan yang menanganinya, yakni Dewan Konstitusi (Conseil Constitusionel) untuk menjalankan konstitusionalitas. Pada mulanya, Perancis termasuk negara bersama-sama dengan Inggris dan Belanda dikenal sebagai penentang gagasan yang memberikan kewenangan kepada hakim atau pengadilan untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang. Namun dalam perkembangan selanjutnya, ide pengujian konstitusionalitas itu sendiri diterima, tetapi sebagai alternatifnya, sistem pengujian itu tidak dilakukan oleh hakim atau lembaga peradilan, melainkan oleh lembaga non-peradilan. Karena itu, yang dirumuskan dalam konstitusi Perancis bukan cour (pengadilan), melainkan conseil (dewan), sehingga dibentuklah lembaga Dewan Konstitusi (Conseil Constitusionel) bukan Mahkamah Konstitusi (Cour Constitusionel).

Perbedaan karakter politik atau hukum dari negara lainnya, membuat fungsi pengujian yang dilakukan dewan konstitusi Perancis berbeda dari pengujian konstiutusionalitas di dalam pola Austria –pola Austria digunakan oleh Indonesia dalam pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang– yang bersifat a priori atau preventif. Namun, yang diuji oleh dewan konstitusi ini adalah rancangan undang-undang yang telah disahkan atau telah mendapat persetujuan di parlemen, tetapi belum diundangkan sebagaimana mestinya, apabila muncul persoalan konstitusionalitas didalamnya, maka dewan konstitusilah yang harus memutuskan apakah rancangan undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Artinya, mekanisme pengujian konstitusionalitas undang-undang di Perancis adalah memandang sesuatu lebih dulu dari sempurnanya keadaan objek yang dipandang tersebut, yaitu sebuah rancangan undang-undang yang dikenal dengan judicial preview dalam arti luas atau legislative preview dalam arti sempit.

Perbedaan antara sistem yang berlaku antara Indonesia dan Perancis terlihat pada objek yang diadili dan subjek yang mengadili. Objek yang menjadi pembeda adalah pada status peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi di negara tersebut, dan subjek yang mengadili adalah sesuai perintah konstitusi, tergantung lembaga mana yang ditunjuk untuk itu sebagai penyelesai peraturan perundang-undangan yang tidak konstitusional.

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang dapat diujimaterikan adalah peraturan perundang-undangan yang sudah diberlakukan dan diundangkan, dan ketika materi dalam peraturan perundang-undangan tersebut disinyalir bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang ada, maka peraturan perundang-undangan tersebut adalah objek yang dapat diselesaikan dan diujimaterikan. Subjek atau lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan uji materi diberikan oleh konstitusi kita pada lembaga peradilan (justicial), jika pada tingkat Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi kita, maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi, dan jika peraturan perundang-undangan yang ada di bawah Undang-Undang dianggap inkonstitusional, maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan di Perancis, yang menjadi objek adalah rancangan peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materilnya, yang notabene sudah dibahas dalam pembahasan, namun masih belum diberlakukan atau diundangkan, rancangan inilah yang dapat diujimaterikan bukan peraturan perundang-undangan yang sudah diberlakukan atau diundangkan, lembaga yang diberikan kewenangan dalam penyelesaian tersebut adalah lembaga politik.

Persamaan antara Indonesia dan Perancis dalam menguji peraturan perundang-undangan atau rancangan peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi adalah pada sistem atau konsep yang diberikan oleh konstitusi dalam menunjuk lembaga mana yang diberikan kewenangan untuk hal itu, yang fungsi dan tugasnya sama, yakni mengujinya dengan batu asah berupa konstitusi.

Perbedaan model pengujian konstitusional antara Indonesia dan Perancis memang sangatlah mendasar, namun dua hal yang berbeda tersebut dapat menguntungkan di lain hari, jika misalnya terjadi amandemen pada konstitusi masing-masing, dan apabila tidak efektifnya mekanisme pengujian undang-undang yang digunakan, maka pengadopsian model pengujian yang berbeda menjadi alternatif dan solusi.

Dua model berbeda yang digunakan oleh negara Indonesia dan Perancis, dapat dilaksanakan dengan baik dan optimal, sehingga fungsi badan yang menjaga kemurnian konstitusi akan terlaksana. Tidak ada sistem yang salah, namun oknum yang menjalankan sistem itulah yang terkadang menyeleweng dari sistem, sehingga dengan retorika yang berbau politik, akan terlihat bahwa sistemlah yang salah, padahal tidak.

Pertanyaan sesuai dengan judul di atas, Judicial Preview, Solusi alternatif mencegah pembaruan hukum yang sia-sia, jika melihat kehidupan perpolitikan di Indonesia yang mempertontonkan supremasi individualitas dan kelompok daripada supremasi yuridis, yang sibuk merekayasa kata, sikap, dan perilaku yang seolah-olah sejalan dengan norma, tepat apabila pengujian undang-undang di Indonesia menggunakan konsep judicial preview, yang menguji materi rancangan undang-undang, sehingga apabila rancangan tersebut terindikasi bertentangan dengan UUD 1945, akan ditolak terlebih dahulu sebelum diundangkan begitu pula sebaliknya, apabila rancangan tersebut adalah aturan yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan, maka bermanfaat dan optimal lah penerapannya. Karena dalam praktek, jikalau ada perselisihan tentang soal apakah sesuatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak, itu pada umumnya bukan soal yuridis, tetapi soal politis, dan dengan konsep ini secara tidak langsung akan tercipta norma-norma hukum yang jauh dari kepentingan-kepentingan sepihak dan tentunya memiliki kemanfaatan bagi masyarakat kita. Selain itu, konsep ini juga untuk menghindari pembaruan hukum yang sia-sia, yang sering terjadi di negeri ini, terkadang belum genap setahun, sebuah undang-undang dicabut atau direvisi. Padahal sebuah produk hukum yang baik adalah norma hukum yang sifatnya futuristik, sehingga norma aturannya dapat bertahan lama.

Mariyadi Faqih dalam tulisannya pernah menyatakan masih perlukah pembaruan hukum atau produk baru peraturan perundang-undangan di negeri ini? Haruskah negeri yang beridiom “negara hukum” ini membutuhkan karya-karya legislatif untuk mengisi khazanah dunia peradilan atau memediasi pencari keadilan? Atau, sudah tidak perlukah negeri ini dibingkai oleh kekuatan legal formal (de jure) untuk memenuhi aspirasi pencari keadilan dan mewujudkan keadaban publik?

Ongkos pembaruan hukum tidaklah murah, mencapai Rp. 6 Milyar dalam membahas satu rancangan undang-undang, meski pengeluaran untuk memperbarui hukum itu terlihat besar, menjadi tidak terasa besar manakala target pengimplementasiannnya terlaksana. “Harga” kepentingan masyarakat Indonesia di berbagai sektor fundamental jauh lebih besar jika dibandingkan dengan harga produk hukum. Pembentukan produk hukum ini menjadi bagian dari konsumerisme dan segmentasi program “menyakiti” rakyat bilamana kepentingan yang sudah diakomodasi dalam produk peraturan perundang-undangan gagal “membumi” dalam anatomi kehidupan masyarakat.

Repotnya, pembaruan substansi hukum yang menjadi “proyek” istimewa negeri ini menjadi kehilangan makna ketika dalam ranah das sein atau penerapannya tidak didukung oleh elemen (aparat) penegak hukum yang punya integritas moral tinggi untuk menegakkannya. Komunitas elite itu lebih memilih mendesain atau memproduk “hukum” menurut selera dan kepentingan eksklusifnya daripada menegakkan norma produk negara.

Suatu undang-undang, betapa pun terasa sia-sia, namun tetap diperlukan. Asalkan, produk hukum tersebut bertujuan untuk menegakkan kebaikan atau diorientasikan mendukung atau menjembatani kepentingan masyarakat. Di antaranya, keadilan publik (public justice), menjadi tanggung jawab kita bersama khususnya elite strategis negara ini, untuk bersikap optimistik bahwa pembaruan haruslah terus mengalir seperti air. Pembaruan harus didorong dengan kekuatan penuh untuk menjadikan aspek fundamental bangsa ini sebagai “lokomotif” agar keadilan, kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan rakyat dapat tercapai. Salah satu upaya pencegahannya adalah dengan menerapkan Judicial Preview dalam menjaga nilai konstitusionalitas undang-undang yang dibentuk, sehingga nilai konstitusi yang di‘sakral’kan selama ini tidak akan tercela dengan pembentukan hukum yang bermuatan kepentingan individu atau kelompok, dan ini menjadi tugas yang sangat berat bagi penjaga konstitusi (the Guardian of the Constitution), yaitu Mahkamah Konstitusi. Tentunya efek domino terhadap hal ini juga akan berimbas dan menjadi tunas ‘keselarasan’ dalam pembentukan produk hukum di daerah-daerah. Sehingga tidak ada lagi peraturan daerah yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Perlu ditegaskan pula bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi yang memegang konsep Judicial Preview dalam geraknya bukanlah sebagai ‘pemangkas’ kewenangan pembuat undang-undang, namun sebagai penjaga konstitusi agar tidak terjabarkan dengan bebasnya melalui pembentukan undang-undang di negeri ini. Insya Allah.

Namun perlu diingat, bahwa perubahan konsep judicial review ke konsep judicial preview berarti mengubah paradigma yang selama ini ada, untuk menuju paradigma yang lebih efektif dalam berhukum, dengan penerapan critical legal studies dari pandangan Thomas Kuhn, dengan teori lompatan paradigmanya, yang melihat paradigma awal (judicial review) dalam sebuah konstitusi terhadap permasalahan di atas sebagai normal science, yang menurut penulis akan terjadi dan membuka celah-celah penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan konstitusi berupa atribusi pembentukan undang-undang, sehingga terjadi keraguan dalam memahami norma-norma hukum berdasarkan paradigma yang digunakan (anomalies) contohnya, kewenangan MK yang berwenang menguji dan membatalkan Undang-Undang tersebut jika pengadilan MK berpendapat ada pertentangan dengan norma konstitusi. Padahal, kekuasaan membuat Undang-Undang ada di DPR (Legislatif) bersama Presiden (Eksekutif), sistem checks and balances begitu tidak jelas, lain halnya jika menggunakan konsep judicial preview, kekuasaan dalam membentuk undang-undang dan pengundangannya tidak terganggu dengan pengaduan di MK, karena RUU sebelum menjadi undang-undang sudah diperiksa oleh MK. Konsep judicial review nantinya akan menyebabkan suatu crisis, yang mana tentunya akan mengilhami sebuah revolusi (revolution) untuk menemukan suatu paradigma baru (judicial preview) sebagai normal science yang baru pula, bukan bertahan sebagai anomalies yang nantinya mengacaukan paradigma yang ada.

Terimakasih telah membaca Artikel - JUDICIAL PREVIEW, Solusi alternatif mencegah pembaruan hukum yang sia-sia. Silahkan tinggalkan komentar, saran dan pesan Anda untuk kemajuan website Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya. Terimakasih untuk dukungan dan partisipasi Anda.
Total Komentar    Belum Ada Komentar
  • Nama harus diisi, Email tidak akan disebarluaskan, Terimakasih.
  • Mohon untuk menggunakan ejaan yang benar / kata-kata yang mudah dimengerti

Map Sekretariat DPRD P. Raya
Alamat Kantor Sekretariat DPRD
Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 No. 98 Palangka Raya (73112)
  sekretariatdprd@palangkaraya.go.id
  (0536) 3231692
  (0536) 3231334