Hegemoni Partai Politik dalam Kelembagaan Legislatif di Indonesia (Bagian Kesatu)
 09/03/2017    3:05 pm    Artikel    Muhammad mujab    2426x dibaca    0 Komentar   

557376_564996303560361_1165158249_n

Melihat judul di atas, terbersit pemikiran bahwa organisasi partai politik adalah “media yang hidup”, yang memiliki kekuasaan terhadap kelompok tertentu, yaitu -dalam batasan arti- anggota DPR dan DPRD, yang menggunakan kepemimpinan intelektual dan moral secara konsensus, sehingga kelompok yang terhegemoni menyepakati nilai-nilai ideologis sebuah partai. Sehingga memunculkan pertanyaan, Apakah dominasi partai politik melalui fraksi dalam kelembagaan legislatif memiliki peranan serta pengaruh terhadap otonomi anggota dalam pengambilan keputusan sangat menentukan?

Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”, hak untuk berserikat dan berkumpul ini merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis, hal ini diwujudkan dengan pembentukan Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia.

Partai Politik sebagai pilar demokrasi, perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif. Penataan dan penyempurnaan Partai Politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu, pertama; membentuk sikap dan perilaku Partai Politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku Partai Politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua; memaksimalkan fungsi Partai Politik, baik fungsi Partai Politik terhadap negara maupun fungsi Partai Politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik. [1]

Selanjutnya, partai politik memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, yaitu dengan mempersilahkan masyarakat untuk menjadi anggota legislatif melalui mekanisme yang berlaku, dimana sebelum menjadi anggota lembaga legislatif, masyarakat terlebih dahulu harus mencalonkan diri melalui partai politik yang menjadi perahu yang dipilih, kemudian diproses sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan, yaitu melalui pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Anggota legislatif yang terpilih adalah pilihan rakyat, dimana prinsip kedaulatan dari rakyat akan tersalurkan melalui pemilihan umum ini. Jadi, tidaklah salah jika secara simbolis, para anggota legislatif adalah pemegang kedaulatan rakyat bersama dengan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena, salah satu tujuan umum Partai Politik adalah mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip kedaulatan rakyat yang dipraktekkan selama pemilihan umum, secara pelan namun pasti berubah menjadi kedaulatan partai, ketika anggota partai berhasil menjadi anggota legislatif. Dimana, pengaruh partai politik terhadap anggota partai yang menjadi anggota legislatif begitu kuat. Karena secara yuridis sudah ditentukan bahwa Partai Politik berhak membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[2] Artinya, dalam membuat kebijakan, anggota legislatif sangat dipengaruhi oleh kemauan politik (political will) supra struktur politik (pemerintah dan DPR) dan infra struktur politik (partai politik) sendiri, yang tentunya tidak selalu sesuai dengan hakikat kedaulatan rakyat dan hakikat bahwa anggota legislatif sebagai wakil rakyat, bukan perwakilan partai.

Pembentukan fraksi dalam kelembagaan legislatif, dimaksudkan untuk menyelaraskan kepentingan Anggota Legislatif yang beragam, sehingga perlu dibentuk fraksi atau kelompok Anggota yang memiliki pandangan politik yang sejalan. Dengan adanya fraksi dalam kelembagaan legislatif, memungkinkan Anggota Dewan untuk dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara         maksimal. Oleh karena itu, setiap Anggota Legislatif wajib menjadi anggota salah satu fraksi.

Fraksi merupakan pengelompokkan anggota yang mencerminkan konfigurasi partai politik berdasarkan hasil pemilihan umum, fraksi disini dimaksudkan untuk mengefektifkan kinerja para anggota dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, bahwa fraksi dibentuk untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas DPR, serta hak dan kewajiban anggota DPR. Namun nyatanya, fraksi sering menekan kemandirian anggota untuk tujuan politik partai.

Partai politik melalui orang-orangnya yang ada di legislatif, telah merumuskan peraturan perundang-undangan yang memberikan kuasa penuh kepada partai politik itu sendiri, misalnya melalui fraksi, partai politik berperan mengirimkan utusan untuk menjadi panitia khusus dalam penggodokan suatu peraturan perundang-undangan, kemudian dalam menjaga suara atau political will nya, partai politik juga membuat peraturan yang mana normanya setiap saat dapat mengancam anggotanya yang tidak senada dan sejalan dengan keinginan partai, melalui ancaman recall bagi anggotanya.

[1]Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

[2]Lihat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Berita Selanjutnya 
Terimakasih telah membaca Artikel - Hegemoni Partai Politik dalam Kelembagaan Legislatif di Indonesia (Bagian Kesatu). Silahkan tinggalkan komentar, saran dan pesan Anda untuk kemajuan website Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya. Terimakasih untuk dukungan dan partisipasi Anda.
Total Komentar    Belum Ada Komentar
  • Nama harus diisi, Email tidak akan disebarluaskan, Terimakasih.
  • Mohon untuk menggunakan ejaan yang benar / kata-kata yang mudah dimengerti

Map Sekretariat DPRD P. Raya
Alamat Kantor Sekretariat DPRD
Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 No. 98 Palangka Raya (73112)
  sekretariatdprd@palangkaraya.go.id
  (0536) 3231692
  (0536) 3231334